Tahun 2026 menjadi titik balik bagi industri kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) di Indonesia. Pemerintah secara resmi menghentikan sejumlah insentif untuk mobil listrik impor, namun di sisi lain sedang merancang skema baru yang lebih terarah. Jika Anda adalah calon investor, pelaku industri, atau konsumen yang ingin membeli mobil listrik, penting untuk memahami peta jalan insentif terkini.
2026 marks a turning point for the electric vehicle (EV) industry in Indonesia. The government has officially ended several incentives for imported electric cars, while simultaneously designing a new, more targeted scheme. If you are a potential investor, industry player, or consumer looking to buy an electric car, it is crucial to understand the current incentive roadmap.
---
🇮🇩 BAGIAN 1: Apa yang Berakhir di 2026?
Insentif Impor (CBU) Resmi Berakhir
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan bahwa insentif untuk mobil listrik impor dalam keadaan utuh atau Completely Built Up (CBU) tidak lagi berlaku mulai 1 Januari 2026 . Sebelumnya, mobil listrik CBU menikmati fasilitas bea masuk 0% dan PPnBM 0% . Kebijakan ini berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 .
Dampaknya: Mobil listrik impor dipastikan akan mengalami kenaikan harga karena tidak ada lagi keringanan pajak . Namun, kebijakan ini adalah bagian dari strategi besar Indonesia untuk memaksa produsen asing segera membangun pabrik di dalam negeri .
PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Berakhir
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebesar 10% untuk mobil listrik yang dirakit lokal (CKD) dengan TKDN minimal 40% juga berakhir pada Desember 2025 sesuai PMK 12/2025 . Hingga Maret 2026, aturan baru penggantinya belum diterbitkan .
---
🇬🇧 PART 1: What Ended in 2026?
Import (CBU) Incentives Officially End
The government, through the Ministry of Industry, has confirmed that incentives for Completely Built Up (CBU) imported electric cars are no longer valid as of January 1, 2026 . Previously, CBU electric cars enjoyed 0% import duty and 0% luxury goods tax (PPnBM) facilities . This policy ended in accordance with Minister of Industry Regulation Number 6 of 2023 .
The Impact: Imported electric cars are confirmed to experience price increases as there are no more tax breaks . However, this policy is part of Indonesia's grand strategy to force foreign producers to immediately build factories locally .
Government-Borne VAT (PPN DTP) Ends
The 10% Government-Borne Value Added Tax (VAT) incentive for locally assembled (CKD) electric cars with a minimum 40% local content (TKDN) also ended in December 2025, based on PMK 12/2025 . As of March 2026, a replacement regulation has not yet been issued .
---
🇮🇩 BAGIAN 2: Insentif Baru yang Sedang Digodok
Meski insentif lama berakhir, pemerintah tidak menarik diri sepenuhnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah mengajukan skema insentif anyar kepada Menteri Keuangan, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis .
Prinsip Dasar Insentif Baru :
1. Berbasis TKDN: Insentif hanya diberikan jika produsen memenuhi ambang batas Tingkat Komponen Dalam Negeri.
2. Berdasarkan Emisi: Kendaraan harus memenuhi batas emisi maksimal yang ditentukan.
3. Batas Harga per Segmen: Pemerintah akan menetapkan harga maksimal kendaraan di tiap segmen agar insentif tepat sasaran.
4. Prioritas Pembeli Pertama: Fokus utama adalah mendorong adopsi pertama agar pasar EV semakin luas.
Dua Opsi Stimulus yang Beredar
Berdasarkan dokumen yang beredar di asosiasi otomotif (Gaikindo), terdapat dua opsi yang sedang dipertimbangkan:
· Opsi 1: Pembebasan PPnBM 100% untuk kendaraan ICE dan Hybrid di bawah Rp275 juta, serta Hybrid dan BEV di bawah Rp375 juta.
· Opsi 2: Pembebasan PPN 100% untuk kendaraan di segmen harga yang sama.
Yang menarik untuk dicermati: Insentif untuk BEV mulai dibedakan berdasarkan jenis baterai .
· Baterai NMC (Nikels): Berpotensi mendapat diskon PPN 100%.
· Baterai LFP (Lithium): Berpotensi mendapat diskon 6% setelah insentif 50%.
Ini adalah sinyal bahwa pemerintah ingin memberi nilai tambah pada sumber daya nikel dalam negeri.
Tax Holiday untuk Investasi Besar
Di luar insentif konsumen, pemerintah juga memperpanjang skema tax holiday hingga 2026 melalui regulasi menteri keuangan yang baru . Perusahaan yang berinvestasi di sektor pioneer (termasuk kendaraan listrik) dengan nilai minimal Rp100 miliar berhak mendapatkan pengurangan PPh Badan hingga 100% selama 5 hingga 20 tahun, tergantung besaran investasi .
---
🇬🇧 PART 2: New Incentives Being Drafted
Although old incentives have ended, the government is not withdrawing completely. Minister of Industry Agus Gumiwang has submitted a new incentive scheme to the Minister of Finance, which is currently under technical discussion .
Basic Principles of the New Incentives :
1. TKDN-Based: Incentives are only given if producers meet the minimum Local Content (TKDN) threshold.
2. Emission-Based: Vehicles must meet specified maximum emission limits.
3. Price Cap per Segment: The government will set maximum vehicle prices for each segment to ensure incentives are well-targeted.
4. First-Buyer Priority: The main focus is to encourage first-time adoption to broaden the EV market.
Two Stimulus Options in Circulation
Based on documents circulating within the automotive association (Gaikindo), two options are being considered:
· Option 1: 100% exemption from luxury goods tax (PPnBM) for ICE and Hybrid vehicles under Rp275 million, and Hybrid and BEV vehicles under Rp375 million.
· Option 2: 100% VAT exemption for vehicles in the same price segments.
What's interesting to note: Incentives for BEVs are starting to be differentiated based on battery type .
· NMC Batteries (Nickel): Potentially eligible for a 100% VAT discount.
· LFP Batteries (Lithium): Potentially eligible for a 6% discount after a 50% incentive.
This signals that the government wants to add value to domestic nickel resources.
Tax Holiday for Large Investments
Beyond consumer incentives, the government is also extending the tax holiday scheme until 2026 through a new finance ministry regulation . Companies investing in pioneer sectors (including electric vehicles) with a minimum value of IDR 100 billion are entitled to a corporate income tax reduction of up to 100% for 5 to 20 years, depending on the investment amount .
---
🇮🇩 KESIMPULAN: Era Baru Produksi Lokal
Tahun 2026 menandai berakhirnya era mobil listrik impor murah dan dimulainya era kewajiban produksi lokal. Enam produsen besar seperti BYD, Vinfast, dan Geely, yang sebelumnya menikmati insentif impor, kini wajib memulai produksi di Indonesia mulai 1 Januari 2026 hingga 2027 sesuai peta jalan TKDN .
Jika pemerintah akhirnya mengesahkan insentif baru, maka akan sangat selektif dan menguntungkan produsen yang benar-benar berkomitmen membangun pabrik serta menggunakan kandungan lokal, terutama yang berbasis nikel .
Bagi Investor: Peluang masih terbuka lebar, terutama jika Anda masuk dalam kategori industri pionir dan siap berinvestasi jangka panjang dengan TKDN tinggi.
---
🇬🇧 CONCLUSION: The New Era of Local Production
The year 2026 marks the end of the cheap imported electric car era and the beginning of the era of mandatory local production. Six major manufacturers like BYD, Vinfast, and Geely, which previously enjoyed import incentives, are now required to start production in Indonesia from January 1, 2026, through 2027, in line with the TKDN roadmap .
If the government finally approves the new incentives, they will be highly selective and will benefit producers genuinely committed to building factories and using local content, especially those based on nickel .
For Investors: Opportunities remain wide open, especially if you fall into the pioneer industry category and are ready for long-term investment with high TKDN.
---
Disclaimer: Informasi dalam blog ini dirangkum dari berbagai sumber terpercaya hingga Maret 2026. Kebijakan insentif masih dalam tahap finalisasi. Untuk keputusan investasi, disarankan berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional.
Disclaimer: The information in this blog is compiled from various reliable sources as of March 2026. Incentive policies are still in the finalization stage. For investment decisions, it is advisable to consult with a professional tax consultant.
No comments:
Post a Comment