Konflik terbuka antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang meletup pada akhir Februari 2026 bukan hanya drama geopolitik di Timur Tengah. Guncangannya terasa hingga ke Indonesia, mengancam stabilitas ekonomi, energi, hingga keuangan negara. Sebagai negara muslim terbesar dan net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap "guncangan dari luar" (external shock) ini .
Para pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga pengamat, telah memperingatkan bahwa dampak perang ini bersifat sistemik. Mari kita bedah satu per satu sektor mana saja yang terkena imbas dan bagaimana pemerintah serta dunia usaha bersiap.
1. Guncangan Energi: Harga Minyak Membubung, APBN Tertekan
Dampak paling cepat dan terasa adalah pada sektor energi. Konflik ini memicu blokade di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% konsumsi minyak dunia . Akibatnya, harga minyak mentah dunia langsung bergejolak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memaparkan skenario terburuk jika perang berlarut hingga 10 bulan. Dalam skenario pesimis ini, harga minyak mentah Indonesia (ICP) bisa menyentuh 115 dolar AS per barel dengan kurs rupiah melemah hingga Rp 17.500 per dolar AS . Kenaikan harga ini langsung berdampak pada APBN. Pemerintah mengakui akan sulit mempertahankan defisit anggaran di bawah 3%. Dengan asumsi terburuk, defisit bisa menembus 4,06% terhadap PDB .
Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menambahkan, Indonesia mengimpor energi senilai 32,76 miliar dolar AS pada 2025. Lonjakan harga minyak akan memperlebar defisit neraca perdagangan dan menggerus cadangan devisa karena Bank Indonesia harus melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan rupiah .
2. Rupiah Terperosok, Inflasi Mengintai
Ketegangan geopolitik global biasanya memicu aksi "risk-off" di pasar keuangan, di mana modal asing keluar dari negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia. Hal ini menyebabkan dolar AS menguat dan rupiah tertekan .
Pelemahan rupiah menjadi mimpi buruk bagi importir. Beban impor bahan baku industri dan barang konsumsi membengkak, yang pada akhirnya akan mendorong inflasi . Dosen Ilmu Ekonomi UGM, Denni Puspa Purbasari, memperkirakan lonjakan harga minyak di awal perang bisa mencapai 8-10 persen, yang akan berkontribusi signifikan terhadap inflasi domestik . Kenaikan biaya logistik dan transportasi akibat mahalnya energi akan semakin memperparah kenaikan harga barang, termasuk kebutuhan pokok .
3. Dunia Usaha Menahan Napas: Efisiensi Jadi Jurus Andalan
Ketidakpastian global memaksa pelaku usaha untuk bersiap. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan bahwa dunia usaha mau tidak mau harus melakukan efisiensi di tengah biaya-biaya yang tidak bisa dikendalikan, seperti kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah .
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, juga menyoroti ancaman terhadap sektor logistik dan perdagangan. Gangguan rute perdagangan akibat konflik tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga bisa menghambat arus barang ke dan dari Eropa serta Timur Tengah . Sektor manufaktur yang bergantung pada energi menjadi yang paling rentan, karena biaya produksi naik dan daya saing produk di pasar global bisa turun .
4. Dampak Kemanusiaan dan Sektor Riil Lainnya
Di luar ekonomi, konflik ini juga berdampak langsung pada warga negara Indonesia (WNI). Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengingatkan adanya ratusan ribu pekerja migran dan puluhan ribu jemaah umrah yang tertahan atau kesulitan kembali ke Tanah Air akibat gangguan keamanan dan transportasi di kawasan konflik .
Sektor penerbangan juga terganggu. Ratusan penerbangan internasional terpaksa dibatalkan atau dialihkan, dan maskapai nasional seperti Garuda Indonesia sempat mengalihkan rute penerbangannya ke Amsterdam memutar via Kairo, Mesir .
5. Respons Pemerintah: Diversifikasi dan Perlindungan Sosial
Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Beberapa langkah antisipasi telah dan akan dilakukan:
· Diversifikasi Impor Minyak: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Indonesia mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan negara lain yang tidak melalui Selat Hormuz. Selain itu, pasokan bahan bakar olahan tetap aman karena bergantung pada impor dari Singapura yang sumber minyak mentahnya beragam .
· Menjaga Daya Beli: Pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi untuk sementara waktu, dengan menggunakan APBN sebagai buffer . Fokus anggaran juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat rentan yang paling terdampak gejolak ekonomi .
· Memperkuat Cadangan: Pemerintah berencana memperbesar kapasitas penyimpanan minyak mentah dari 25-26 hari menjadi 90 hari, sesuai standar internasional, untuk memastikan ketahanan energi jangka panjang .
Kesimpulan
Perang Iran-AS adalah pengingat bahwa Indonesia, meski secara geografis jauh dari Timur Tengah, sangat rentan terhadap gejolak global. Ketergantungan pada impor energi dan fluktuasi pasar keuangan global menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.
Para pengamat sepakat bahwa fundamental ekonomi yang kuat adalah tameng utama. Penguatan cadangan energi, diversifikasi sumber daya, dan kebijakan fiskal yang adaptif adalah kunci agar Indonesia tidak ikut "terbakar" oleh api konflik yang berkobar ribuan kilometer dari rumah . Momen ini bisa menjadi pemacu bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian ekonomi, agar tidak terus-menerus menjadi penonton yang menanggung dampak dari pertarungan kekuatan besar dunia .
---
Bagaimana menurut Anda? Apakah pemerintah sudah cukup tanggap dalam merespons situasi ini? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar!
No comments:
Post a Comment